Faktor-Faktor Penghambat Pendaftaran Tanah di Kabupaten Simalungun

manik-akbar1

Oleh : 

Riduan Manik, Januarison Saragih, Jenriswandi Damanik, Marulam Simarmata

 

I. PENDAHULUAN

 

1.        Latar Belakang Masalah

Bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional, UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketentuan dasar ini, dapat kita ketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang kemudian dicantumkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang lazim disebut dengan UU Pokok Agraria (UUPA).

Setiap orang sudah barang tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupan saja, bahkan untuk matipun masih juga memerlukan tanah.

 

2.     Perumusan Masalah

         Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikannya.  

Dalam kenyataannya, masih banyak pemilik ataupun yang menguasai bidang tanah mempunyai alas hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 UUPA, sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah belum lancar, maka dengan demikian pemerintah merasa perlu untuk menanggulanginya dengan menempuh berbagai kebijakan.

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan antara lain sebagai berikut :

1.       Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah di  Kabupaten Simalungun.

2.       Sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat, serta manfaat dari sertifikat tersebut.

3.       Bagaimanakah perkembangan pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, selain daripada pemberian kepastian hak di bidang pertanahan.

4.       Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan denganpendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebeskan dari pembayaran biaya biaya tersebut.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah mengambil langkah–langkah dengan memberdayakan segala kemampuan yang ada. Walaupun pemerintah telah berupaya sedemikian rupa, namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftarkan hak–hak atas tanahnya. Berbagai faktor mungkin mempengaruhi minat untuk mendaftarkan tanahnya. Kekurang pahaman akan arti pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, disisi lain mungkin seseorang yang cukup paham akan arti pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, namun masih enggan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya karena biaya pendaftaran yang dianggap terlalu mahal, terlebih lagi adanya pungutan diluar biaya resmi serta lamanya penyelesaian sertifikat.

Selain daripada itu dimungkinkan pula karena tidak adanya sanksi yang dikenakan terhadap bidang tanah yang belum bersertifikat yang memerlukan salah satu faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, dan kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah. Kurang terampilnya aparat pelaksanaan dan sebagainya.

 

3.        Manfaat Yang Diharapkan

Dari hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat yang berfaedah antara lain :

1.       Dapat menambah perbendaharaan di bidang Ilmu Hukum pada     umumnya dan khususnya Hukum Agraria.

2.       Dengan diketahuinya faktor-faktor yang dihadapi untuk melaksanakan pendaftaran tanah, maka dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah pertanahan.

4.        Tujuan Penelitian

Tujuan yang igin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas, rinci dan tepat serta mengidentifikasi faktor-fakro penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten simalungun. Tujuan penelitian ini juga untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai telah dikemukakan sebalumnya.

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN

 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisa Yuridis bersifat deskriptif dengan dukungan data primer dan sekunder yang berasal dari hasil penelitian.

Hasil penelitian digunakan untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data mengenai faktor-faktor penghambat pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun. Miles dan Huberman, (1992: 47) menyatakatan :

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan. Dalam penelitian ini menganalisis fenomena sosial dengan cara : membandingkan, mereplikasi, mengkategorikan, mengklasifikasi, menyajikan, dan melaksanakan verifikasi data. Seluruh kegiatan pada dasarnya adalah bertujuan untuk menemukan keseragaman pola dan sikap umum dunia sosial yang diteliti oleh peneliti kualitatif.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang mengenai faktor-faktor penghambat pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun. Metode observasi partisipasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan untuk mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk pedoman observasi dan wawancara.

1.    Bahan /materi Penelitian

a.       Data Primer

Data ini diperoleh dari responden yang lokasinya di Kabupaten Simalungun. Yang dijadikan responden adalah setiap Kepala Keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang menpunyai tanah atau hak atas tahan, yang berasal dari baik karena membuka hutan, mewaris tanah, karena pembelian, hibah, tukar menukar maupun pemisahan dan pembagian. Sebagai pembanding dari jawaban responden, juga didapatkan data dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun.

b.       Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa peraturan yang berupa dokumen, baik yang menyangkut masalah prosedur pemberian hak atas tanah dan pendaftaran serta syarat-syarat dari pendaftaran tanah. Juga didapat dari berbagai tulisan atau karya ilmiah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah, Kantor Badan Pertahanan nasional, Statistik, Kantor Camat, Kantor Kepala Desa/Nagori.

2.    Tehnik penarikan sampel

Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

a.  Sampel Lokasi

Sampel lokasi diambil di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatra Utara. Jumlah sampel lokasi ditentukan sebesar 36,6 % dari jumlah kecamatan di Kabupaten Simalungun atau sebanyak 11 Kecamatan yang ditetapkan secara purposive sampling. Dari Kecamatan yang terpilih ditentukan Nagori yang penentuannya disesuaikan dengan jumlah responden yang ditentukan. Kecamatan terpilih terdiri dari : (1) Kecamatan Silimakuta; (2) Kecamatan Raya; (3) Kecamatan Panei Tongah; (4) Kecamatan Bandar Huluan; (5) Pematang Bandar; (6) Tanah Jawa; (7) Gunung Malela; (8) Gunung Maligas; (9) Kecamatan Siantar; (10) Sidamanik; dan (11) Kecamatan Purba.

b.       Penentuan sampel

      Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, baik berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan serta peralihan dan pembedaannya. Sampel ini diambil darimasyarakat yang menjadi sampel lokasi. Sampel yang diambil masing-masing kecamatan sebanyak 20 responden, baik yang mendaftarkan hak atas tanahnya maupun yang belum mendaftarkan haknya. Dari 20 responden setiap kecamatan selanjutnya ditentukan secara sengaja  nagori yang terdapat di kecamatan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan aksesbilitas ke nagori, selanjutnya ditentukan responden secara acak dari masing-masing nagori. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 220 responden.

3.    Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data teknik yang dipergunakan adalah :

a.       Studi Dokumentasi.

Dalam studi dokumen ini, dilaksanakan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan objek penelitian.  

b.       Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pejabat-pejabat yang dianggap berwenang dalam kaitanya dengan objek penelitian dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

c.        Quesioner

Quesioner yang dipergunakan adalah bersifat kombinasi, terbuka dan tertutup untuk memperoleh data yang berasal dari pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanahnya.

4.    Analisa hasil

      Data yang telah terkumpul baik dari lapangan maupun dari kepustakaan, diseleksi dan ditabulasi agar tidak menimbulkan keraguan. Data yang diperoleh dapat bersifat informatif dan kalau memungkinkan juga dilakukan penganalisaan data tersebut dilakukan pendekatan yuridis dan praktis dengan masalah penelitian setelah dilakukan interprestasi dan pendalaman lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan untuk selanjutnya disajikan secara utuh dalam laporan penelitian.

Pengujian secara statistik terhadap pengaruh umur, pendidikan, dan pekerjaan responden terhadap faktor-faktor penghambat  pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun juga dilakukan. Hal ini bertujuan untuk pemecahan secara komprehensif berbagai strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Simalungun.

Dari urutan tersebut diatas dapat diartikan bahwa tanah itu penting artinya bagi kehidupan manusia, disamping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai hubungan religius antara manusia dengan tanah. Maka untuk mengatur penempatan tanah bagi masyarakat, Pemerintah mengadakan penertiban penguasaan, pemilikan dan jaminan kepastian hukum atas tanah, hal ini mengingat karena Indonesia berdasarkan negara hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

Dalam pasal 4 ayat (1) UUPA ditentukan adanya macam-macam hak yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun badan hukum. Maka berdasarkan hak menguasai negara tersebut di dalam pasal 18 UUPA diatur bermacam-macam hak atas tanah.

Dengan diberikannya bermacam-macam hak atas tanah kepada orang-orang atau badan hukum yang bergeneng untuk mengolah tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku, untuk itu maka para pemegang hak harus mendaftarkan tanahnya guna memperoleh kepastian hukum.

Adanya berbagai kepentingan terhadap sebidang tanah mengharuskan kita untuk mengetahui kejelasan hak atas tanah itu. Siapa pemiliknya, untuk apa dipergunakan, apakah pemiliknya memanfaatkan sebagaimana mestinya, apakah diterlantarkan, bagaimana statusnya. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa masyarakat pemegang hak atas tanah sering tidak mengetahui status tanah yang dikuasainya. Demikian pula dari pihak pemerintah yang sering salah menafsirkan dan menerapkan status tanah yang dipersengketakan. Kadangkala masyarakat awam jika ia telah menguasai sebidang tanah secara terus menerus dalam waktu yang lama, baik secara warisan, garapan, jual beli dan sebagainya, maka ia adalah benar-benar sebagai pemegang hak milik atas tanah itu.

Indikasi dari kenyataan ini bahwa belum seluruhnya tanah-tanah di Indonesia  terdaftar dalam kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkannya belum tumbuh.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Untuk itu pendaftaran tanah semakin penting di tanah air kita, setalah melihat perkembangan begitu banyak sengketa-sengketa tentang hak-hak yang dipunyai atas sebidang tanah.

Juka kita melihat keadaan sekarang, masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat yang berasal dari tanah-tanah adat yang belum di konversi, surat pelepasan hak yang dibuat oleh camat dan bentuk perubahan hukum lainnya yang tunduk kepada hukum adat. Kesemuanya itu masih dapat ditolerir berlakunya, sepanjang belum ditentukan secara tugas batas waktu pendaftaran bidang tanah tersebut dan sansksi yang diberikan untuk itu.

Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Dasar-dasar ini dicantumkan dalam pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA. Pasal 19 UUPA mewajibkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pasal 23, 32, dan 38 UUPA meletakan kewajaban untuk mendaftarkan tanah kapada para pemegang hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha.

Dalam rangka mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang pendafratan tanah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik hak atas tanah dapat berbentuk perorangan, badan hukum, lemdaga atau instansi lainnya.

Pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah merupakan salah satu  rangkaian kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UUPA dan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Disamping itu dengan dilaksanakan pendaftaran tanah secara tertib dan teratur akan merupakan salah satu perwujutan dari pada pelaksanaan catur tertib pertanahan yaitu :

a.             tertib hukum pertanahan

b.             tertib administrasi pertanahan

c.              tertib penggunaan tanah

d.             tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup      

Dalam UUPA yang merupakan dasar pokok pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 UUPA meliputi :

1.       Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan        pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah . 

2.       Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran ha-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian  yang kuat.

3.  Pendaftaran tanah dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalulintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Mentri Negara. 

5.    Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 4 bulan mulai dari tahap persiapan penelitian sampai penyusunan laporan akhir. Distribusi pembagian waktu penelitian seperti tertera pada Tabel 1 dibawah ini :

 

Tabel 1

Jadwal Kegiatan dan Alokasi Waktu Penelitian

 

No

Kegiatan

Bulan

8

9

10

11

1                             

 

2

3

4

5

6

7

8

9

Studi pendahuluan dan penyusunan instrumen Penelitian

Pelaksanaan penelitian

Tabulasi data

Analisis data

Penyusunan laporan pendahuluan

Diskusi laporan pendahuluan

Penyusunan laporan akhir

Seminar lokal laporan akhir

Penyempurnaan laporan akhir dan pelaporan

x      

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

V.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

1.  Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Simalungun

Program Kerja Badan Pertahanan Nasional yang bertujuan untuk meletakkan landasan hukum pertahanan bagi terciptanya suatu tata kehidupan dalam masyarakat dimana tanah disamping mempunyai fungsi sosial dapat pula memberikan nilai ekonomi, hal ini disebabbkan karena tanah telah mempunyai jaminan hukum bagi yang mempunyainya.

Jika suatu bidang tanah telah terdaftar maka oleh Kantor Pertanahan akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama yang memilikinya. Pendaftaran hak atas tanah ini, dapat satu orang atau beberapa orang sekaligus dan dapat juga jika bersama – sama memilikinya untuk masing – masing yang tidak terpisah.

Dalam Pasal 1 butir 20 PP No. 24 tahun 1997 menyebutkan tentang sertifikat. Seperti kita ketehui sertifikat tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah di Indonesia. Pembuatan dan pengeluaran sertifikat tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Di samping itu dengan dilaksanakan pendaftaran tanah secara tertib dan teratur diharapkan adanya suatu administrasi dan inventarisasi pertahanan yang tertib dan teratur pula di Indonesia. Sehingga dengan demikian pendaftaran tanah yang tertib dan teratur akan merupakan salah satu perwujudan dari pada pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :

  1. Tertib Hukum Pertanahan

Sebagai dasar utama peraturan perundang-undangan dibidang Agraria adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 atau lazim disebut dengan UUPA. Undang – undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pelaksana. Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini perlu peraturan-peraturan pelaksananya yang lebih ditingkatkan dan disempurnakan. Langkah kebijaksanaan yang mengarah kepada penataan kembali dan pengendalian terhadap tugas keagrariaan ini, selalu diimbangi dan diarahkan kepada kelengkapan dan penyempurnaan dibidang hukum pertanahan yang merupakan landasan guna terwujudnya tertib hukum pertanahan. Usaha-usaha dimaksud antara lain telah dikeluarkan :

1.       Penpres 36 Tahun 2005 yaitu mengatur mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan instansi pemerintah.

2.       Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 yaitu mengatur tentang  Pengenaan Biaya Administrasi dalam rangka pemberian hak atas tanah.

3.       Keppres No. 92 Tahun 1993 yaitu, tentang tata cara penanaman modal, yang pelaksanaannya sering disebut Paket Deregulasi (Pakto, 23 Oktober 1993).

4.       Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 yaitu, tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Disamping itu masih banyak lagi, seperti halnya peraturan mengenai pendaftaran tanah, peraturan pewakafan tanah, peraturan mengenai persertifikatan tanah secara massal yang dikenal dengan Prona.

  1. Tertib Administrasi Pertanahan

Guna memperlancar setiap urusan yang menyangkut tanah, sehingga dapat menunjang lancarnya pembangunan perlu peningkatan tertib administrasi pertanahan.

Dalam usaha meningkatkan tertib administrasi pertanahan perlu diusahakan pola kebijaksanaan yang menyeluruh, antara lain mengenai organisasi dan tata kerja personalia, sarana dan prasarana yang dapat menunjang tujuan yang dimaksud. Usaha-usaha tertib administrasi tanah meliputi :

1.       Untuk melancarkan tugas, telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, dan kemudian dengan Kepres No. 15 tahun 2000 tentang adanya Kanwil Kantor Pertanahan Nasional Propinsi dan adanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2.       Dalam bidang tata guna tanah telah diarahkan untuk tercapainya tertib pelaksanaan tugas tata guna tanah, meliputi tertib penyimpanan peta-peta tata guna tanah, yang dapat menunjang penyediaan dari perencanaan pembangunan baik yang dapat menunjang penyediaan, baik yang sifatnya regional. Peta-peta itu meliputi, peta administrasi, tata guna tanah dan peta penggunaan tanah.

3.       Bidang landreform perlu diusahakan meliputi : Usaha yang dapat mempercepat keseimbangan taraf penghidupan masyarakat terutama petani, dengan mengumpulkan dan penyusunan serta penyusunan kembali registrasi mengenai tanah kelebihan, tanah absentee dan tanah Negara, meliputi pula pengumpulan data mengenai bekas pemilik tanah kelebihan serta melengkapi dengan peta-peta objek landreform.  

4.       Bidang pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam hal pengurusan dan pensertifikatan tanah, sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Program Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah, khususnya di kabupaten Simalungun, kiranya pelaksanaannya belum dapat mencapai tujuannya, walaupun dalam hal pengurusan dan pensertifikatan tanah telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan baik melalui proyek maupun rutin dilaksanakan seperti yang dimaksud oleh pasal 19 UUPA. Hal ini dapat kita lihat dari data yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun perbandingan luas bidang tanah yang terdaftar sebanyak 38.991 bidang atau 166.497.445 M2 atau 0,037% dari luas wilayah Kabupaten Simalungun. Hal ini diduga disebabkan oleh :

a.       Tingginya biaya perolehan hak atas tanah (BPHTB)

b.       Bukti perolehan/penguasaan tanah yang tidak jelas

c.        Jumlah tenaga pelaksana yang masih sangat terbatas

d.       Fasilitas yang belum memadai

e.       Biaya yang masih sangat terbatas

f.         Kurangnya penerangan yang diberikan kepada masyarakat

  1. Tertib Penggunaan Tanah

Tertib penggunaan Tanah harus sejalan dengan semangat  dan jiwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dikuasai dalam hal ini menyatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur. Sedangkan negara dalam hal ini merupakan organisasi kekuasaan Bangsa Indonesia. Jadi dalam negara berkewenangan untuk melakukan berbagai persediaan yang berhubungan dengan tanah. Pemerintah sebagi wakil negara dapat mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan luar angkasa.

  1. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Sehubungan lajunya pembangunan disegala bidang yang memerlukan tanah, sehingga kurang menjaga lingkungan hidup, maka untuk menghindari hal tersebut perlu kelestarian lingkungan sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 15 UUPA yang berbunyi sebagai berrikut : “ memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah”.

Memelihara kesuburannya bukan hanya si pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan yang wajib memelihara tanah, menjaga kelestarian, kesuburan dan dari kerusakan dengan tidak mengabaikan kepentingan ekonomi lemah. Ekonomi lemah dalam hal ini adalah tidak memberatkan pembiayaan dalam menjaga kelestarian tanah tersebut.

  Dengan berlakunya UUPA, dimulailah unifikasi hak-hak atas tanah di Indonesia dengan menghapuskan hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum barat maupun hukum adat dan memasukkannya kedalam salah satu hak yang telah diatur dalam UUPA. Dengan demikian, sejak UUPA diundangkan tidak dimungkinkan lagi timbulnya hak-hak atas tanah berdasarkan hukum barat maupun hukum adat.

  Hak-hak atas tanah menurut UUPA dirumuskan dalam pasal 16 ayat (1)  yang terdiri dari :

  1. Hak milik
  2. Hak Guna Usaha
  3. Hak Guna Bangunan
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak Membuka Tanah
  7. Hak Memungut Hasil Hutan
  8. Hak-hak Lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 53.

Pasal 53 ayat (1) UUPA dirumuskan :

         “Hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”. Selanjutnya pasal 19 UUPA merumuskan :

  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  2. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi :

a.       Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b.       Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c.        Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat

Dalam rangka pendaftaran tanah, Pemerintah menentukan  pejabat yang secara khusus diberikan kewenangan membuat akta transaksi tanah, yang menjadi syarat untuk dapat didaftarkannya transaksi tanah tersebut kepada pemerintah selaku pihak yang melaksanakan pendaftaran pertama (recording of title) dan pendaftaran lanjutan (continous recording). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 yang dirumuskan :

            “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.   Pandangan Masyarakat Simalungun dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Simalungun

 

Hasil survai yang dilakukan pada 11 kecamatan yang menjadi sampel dari penelitian berjumlah 220 orang. Dari 220 responden, terdapat 215 responden yang memiliki tanah, dan 5 responden tidak memiliki tanah. Dengan demikian jumlah responden yang dijadikan responden sebanyak 215 responden. Dari tabulasi yang dilakukan  di dapatkan hasil sebagai berikut :

a.       Kelas Umur Responden

Kelas umur responden dalam penelitian ini seperti tertera pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Kelas Umur Responden

No

Kelas Umur

Jumlah Responden

1

30 – 35

10

2

36 – 40

43

3

41 – 45

27

4

46 – 50

49

5

51 – 55

31

6

56 – 60

41

7

61 – 65

14

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari kelas umur responden diketahui bahwa persentase usia produktif responden dalam memahami masalah pertanahan tinggi. Dari tabel diatas diketahui bahwa kelas umur responden antara 30 – 35 tahun sebesar 4,6%, kelas umur 36-40 tahun sebesar 20%, kelas umur 41 – 45 tahun sebesar 12,5%, kelas umur 46-50 tahun sebesar 22,7%, kelas umur 51-55 tahun sebesar  14,4%, kelas umur 56-60 tahun sebesar 19%, dan kelas umur 61-65 tahun sebesar 6,5%.

b.       Tingkat Pendidikan Responden

Dari 215 responden dapat dilihat bahwa persentase tertinggi dari responden sampai batas pendidikan tamat SMA.

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini seperti tertera pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9

Tingkat Pendidikan  Responden

 

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden

1

Tidak Sekolah

-

2

Tamat Sekolah Dasar

28

3

Tamat SMP

56

4

Tamat SMA

99

5

Diploma

4

6

Sarjana

28

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Sebaran tingkat pendidikan responden seperti tertera pada tabel diatas, didapatkan hasil bahwa responden yang tamat SD sebesar 13%, tamat SMP sebesar 26%, tamat SMA sebesar 46%, Diploma sebesar 1,8%, dan berpendidikan sarjana sebesar 13%.

Tingkat pendidikan memberikan gambaran tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun.

c.        Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini seperti tertera pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10

Jenis Pekerjaan  Responden

No

Jenis Pekerjaan

Jumlah Responden

1

PNS

35

2

Petani

111

3

Wiraswasta

69

Jumlah

215

Sebaran jenis pekerjaan responden seperti tertera pada tabel diatas, didapatkan hasil bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebesar 16,2%, petani sebesar 51,6%, dan berwiraswasta sebesar 32%,

Tingkat pendidikan responden dihubungkan dengan jenis pekerjaan responden dapat menyebabkan kenapa masih banyak responden belum mendaftarkan tanahnya. Karena rendahnya tingkat pendidikan dan juga jenis pekerjaan responden yang membutuhkan waktu banyak pada siang hari, sehingga penyuluhan tentang arti pentingnya sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh petugas agraria kurang dipahami oleh masyarakat dan juga penyuluhan tersebut dilakukan tidak secara khusus, hanya dilakukan pada saat petugas agraria melakukan pengukuran tanah yang diajukan oleh pemilik.

d.       Cara Perolehan Tanah

Dari 215 responden, diketahui cara perolehan tanah didapatkan seperti tertera pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11

Cara Memperoleh Tanah

No

Cara Perolehan Tanah

Jumlah Responden

1

Beli

139

2

Warisan

75

3

Hibah

1

4

Garapan

0

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Sebaran jawaban responden tentang cara perolehan tanah didapatkan hasil sebagai berikut, dengan cara membeli sebesar 64,6%, = 139 responden, warisan sebesar 34,8%, dengan cara hibah sebesar 0,5%, dan tidak  ada dari responden yang melakukan penggarapan tanah.

e.       Proses Perolehan Tanah Dilakukan Dihadapan

Dari 139 responden yang proses pemilikan tanahnya yang dilakukan dengan jual beli, didapatkan hasil bahwa hanya 60 responden yang melakukan jual beli dihadapan Camat, sedangkan 121 responden melakukan jual beli didepan/diketahui Kepala Desa/Lurah, dan jual beli dihadapan Notaris hanya 34 responden. Oleh pemerintah telah menentukan pejabat yang secara khusus diberikan kewenangan untuk membuat akta transaksi tanah, yang dijadikan sebagai syarat untuk dapat didaftarkannya transaksi tersebut kepada pemerintah. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam PP 24 tahun 1997.

               Secara detail seperti tertera pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12

Proses Perolehan

No

Dihadapan

Jumlah Responden

1

Camat

60

2

Kades/Lurah

121

3

Notaris/PPAT

34

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Sebaran jawaban responden tentang proses perolehan tanah sebagaimana terdapat dalam Tabel 12 di atas,  dilakukan dihadapan Camat sebesar 27,9%, dihadapan Kades/Lurah sebesar 56,2%, dan dihadapan Notaris/PPAT sebesar 15,8%. Minimnya proses peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan Notaris, menurut responden Kantor Notaris jauh letaknya dari Ibukota Kecamatan.

f.         Peruntukan Tanah

Peruntukan tanah oleh responden dalam penelitian ini seperti tertera pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13

Peruntukan Tanah

No

Peruntukan Tanah

Jumlah Responden

1

Perumahan

82

2

Sawah

65

3

Ladang/kebun

68

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Sebaran jawaban responden tentang peruntukan tanah didapatkan hasil sebagai berikut, untuk perumahan sebesar 38,1%, persawahan sebesar 30,2%, dan untuk ladang/kebun  sebesar 31,6%.

g.       Sertifikasi

Dari 215 responden yang didapatkan dalam penelitian terdapat 206 responden yang mengatakan pentingnya pensertifikatan/ pendafataran tanah, dan 9 responden menyatakan tidak penting sertifikat atau pendaftaran tanah dilakukan.

Sedangkan sumber informasi yang didapatkan oleh responden tentang pentingnya sertifikasi tanah atau pendafataran tanah seperti tertera pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14

Sumber Informasi

No

Sumber

Jumlah Responden

1

Kerabat/Keluarga

150

2

Pemerintah

41

3

Lainnya

15

Jumlah

206

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel di atas diketahui bahwa sumber informasi berasal dari kerabat/keluarga sebesar 72,8%, sosialisasi oleh pemerintah sebesar 19,9%, dan sumber lainnya sebesar 7,2%. Dari 206 responden mengatakan bahwa pesertifikatan hak atas tanah adalah penting, akan tetapi dari 150 responden menyatakan bahwa sumber informasi yang mereka peroleh tentang pentingnya sertifikasi tanah justru dari kerabat / keluarga, selanjutnya hanya  41 responden memperoleh informasi dari pemerintah dan 15 responden menyatakan dari yang lainnya.

Dari data diatas, jelas diketahui bahwa persentase sumbangan tersebar informasi terhadap pentingnya sertifikat atau pendaftaran tanah lebih banyak didapatkan melalui keluarga/kerabat. Dengan demikian perlu dilakukan secara intensif penyuluhan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya oleh pemerintah Kabupaten Simalungun.

Hasil tabulasi data, terhadap jumlah responden yang telah mendaftarkan tanahnya dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15

Tanah Yang Didaftarkan/Disertifikatkan

No

Uraian

Jumlah Responden

1

Sudah Disertifikatkan

113

2

Belum Disertifikatkan

102

Jumlah

215

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang telah mensertifikatkan/mendaftarkan tanahnya sebesar 52,5%, dan yang belum mensertifikatkan tanahnya sebesar 47,5%.

Dengan demikian diketahui bahwa perbandingan jumlah responden yang telah mensertifikatkan tanahnya dengan yang belum melakukan pendaftaran tanahnya diperoleh perbandingan yang berimbang. Namun demikian bila kita bandingkan dengan data yang dikeluarkan bahwa luas wilayah dengan jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan di Kabupaten Simalungun masih terlalu sedikit (hanya 0,037% dari luas wilayah Kabupaten Simalungun).

Sedangkan cara responden  dalam melakukan pendaftaran tanahnya seperti tertera pada Tabel 16 berikut.

 

Tabel 16

Cara Pendaftaran Tanah

No

Uraian

Jumlah Responden

1

Permohonan/Rutin

97

2

Sporadik/Massal (Prona)

19

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 113 responden yang telah mensertifikatkan/mendaftarkan tanahnya diketahui bahwa 97 responden melakukannya dengan cara atau melalui permohonan per-orangan secara rutin sebesar 85,8%, dan secara sporadik/massal atau melalui proyek pemerintah sebesar 16,8%. yakni sebanyak 19 responden.

Kondisi yang dipertunjukan oleh data diatas, besarnya persentase responden untuk mendaftarkan tanahnya secara rutin, perlu lebih diintensifkan pendaftaran tanah secara sporadik/massal (Prona) untuk meningkatkan kuantitas jumlah dan luas wilayah tanah di Kabupaten Simalungun.

Untuk mengetahui cara responden melakukan pengurusan pendaftarannya dapat diketahui melalui Tabel 17 di bawah ini.

 

Tabel 17

Cara Pengurusan

No

Cara

Jumlah Responden

1

Dilakukan Sendiri

69

2

Perantara

42

3

Lainnya

2

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa cara responden melakukan pensertifikatkan/pendaftaran tanah dilakukan secara sendiri yakni sebanyak 69 responden dengan persentase sebesar 61%, dan melalui perantara sebesar 37,1%, yakni sebanyak 42 responden dan lainnya sebesar 1,9%. yakni sebanyak 2 responden. Menurut responden, lamanya pengurusan dengan datang sendiri lebih lama dibandingkan dengan dilakukan melalui perantara, demikian juga tentang biaya pendaftarannya. Kalau mengurus sendiri biayanya lebih murah dibandingkan dengan mengurus memakai perantara.

Untuk mengetahui motivasi responden melakukan pengurusan sertifikat/pendaftaran tanah seperti tertera pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18

Motivasi  Pengurusan

No

Motivasi

Jumlah Responden

1

Kepastian Hukum

16

2

Sebagai Agunan

97

3

Lainnya

0

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dari 113 responden yang telah mensertifikatkan hak atas tanahnya dapat diketahui bahwa 16 responden motivasi responden melakukan pensertifikatkan/pendaftaran tanah untuk kepastian hukum  dan sebanyak 97 responden motivasinya adalah untuk dapat dijadikan agunan.

Kondisi ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat lainnya yang belum mendaftarkan tanahnya  yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai agunan serta adanya kepastian hukum bila disampaikan dalam penyuluhan dikemudian hari.

Untuk mengetahui apakah sertifikat responden pernah diagunkan seperti tertera pada Tabel 19 di bawah ini.

 

Tabel 19

Sertifikat Responden Pernah Diagunkan

No

Uraian

Jumlah Responden

1

Bank

54

2

Biro Jas

20

3

Lainnya

23

4

Tidak Pernah

16

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 97  responden yang motivasi pensertifikatan hak atas tanahnya adalah untuk dapat dijadikan agunan, ternyata pernah mengagunkan sertifikat tanahnya pada Bank sebanyak 54 responden, dan  di Biro Jasa sebanyak 20 responden, dan yang lainnya  lainnya sebanyak 23 responden, dan responden yang tidak pernah mengagunkan sertifikatnya sebanyak 16 responden.

Untuk mengetahui besarnya biaya pengurusan pensertifikatan atau pendaftaran tanah oleh responden dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20

Biaya Pengurusan Sertifikat oleh Responden

No

Biaya (Rp)

Jumlah Responden

1

600.000 – 800.000

10

2

850.000 – 1.050.000

33

3

Diatas 1.100.000

53

4

Diatas 2.500.000

17

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk pendaftaran tanahnya di ketahui masing-masing; antara 600.000 – 800.000 rupiah sebanyak 10 responden = 8,8%, dan antara 850.000 -  1.050.000 rupiah sebanyak 33 responden = 29,2%, diatas 1.100.000 sampai 2.450.000 ribu sebanyak 53 responden = 46,9%, dan diatas Rp. 2.500.000,- sebanyak 17 responden =  15,1%.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang harga pengurusan sertifikat/pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun seperti tertera pada Tabel 21 di bawah ini.

Tabel 21

Pendapat Responden Tentang Harga

No

Uraian

Jumlah Responden

1

Mahal

105

2

Tidak Mahal

8

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapat responden yang menyatakan bahwa besarnya biaya pensertifikatan / pendafataran tanah di Simalungun dinyatakan mahal sebanyak 105 responden = 92,9%, karena pada umumnya masyarakat yang memiliki tanah di Kabupaten Simalungun pekerjaannya adalah sebagai petani dan biaya dimaksud dirasa sangat memberatkan, dan yang menyatakan murah sebanyak 8 responden = 7,1%. Dari 113 responden yang mengurus pembuatan sertifikat dapat diketahui besarnya biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 600. 000.- sampai Rp. 2.500. 000.-

Ditinjau dari prosedur kemudahan pengurusan sertifikat/pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun seperti tertera pada Tabel 22 di bawah ini.

Tabel 22

Prosedur Pengurusan

No

Motivasi

Jumlah Responden

1

Prosedur Mudah

17

2

Prosedur Sulit dan Berbelit-belit

96

Jumlah

113

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan prosedur pengurusan pensertifikatkan/pendaftaran tanah mudah sebanyak 17 responden = 15%, dan yang menyatakan sulit dan berbelit-belit (birokrasi panjang) sebanyak 96 responden =  85%.

Sedangkan alasan responden belum melakukan pengurusan sertifikat/pendaftaran tanah seperti tertera pada Tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23

Alasan Belum Melakukan  Pengurusan

No

Alasan

Jumlah Responden

1

Biaya Mahal

52

2

Tempat Mengurus Jauh

5

3

Prosedur Berbelit

40

4

Tidak Memiliki Waktu Mengurus

1

5

Lainnya

4

Jumlah

102

Sumber : Data Primer diolah (2006)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan responden dan juga jika dihubungkan dengan pemilikan sertifikat dari responden menunjukkan persentase yang rendah. Dimana dari 215 responden masih ada 102 responden yang belum mensertifikatkan tanahnya, dengan berbagai faktor penyebab. Dari  beberapa penyebab alasan responden belum melakukan pensertifikatkan/pendaftaran tanah di Kabupaten Simalungun di dapatkan hasil sebagai berikut, disebabkan  besarnya biaya yang mahal sebanyak 52 responden =  50,9%, disebabkan  tempat/lokasi untuk mengurus jauh sebanyak 5 responden =  4,9%,disebabkan  prosedur yang berbelit-belit sebanyak 40 responden =  39,2%,disebabkan  tidak memiliki waktu untuk mengurus sebanyak 1 responden =  0,9%, dan penyebab yang lainnya sebanyak 4 responden =  4,1%. Berdasarkan Tabel 23 tersebut di atas dapat kita lihat bahwa persentase yang terbesar adalah disebabkan biaya yang terlalu mahal, hal ini disebabkan disamping pendidikan mereka masih rendah dan juga dari 215 responden yang terbanyak persentase pekerjaannya adalah sebagai petani yaitu sebanyak 111 responden = 51,6%, dimana responden dimaksud tidak atau kurang mengerti arti penting atau manfaat dari sertifikat hak atas tanah tersebut.

3.  Faktor Penghambat Dari Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Simalungun

a.  Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas.

Kurangnya jumlah tenaga baik tenaga pelaksana maupun tenaga administrasi di Kantor BPN Simalungun, terutama tenaga ukur, bila dibandingkan dengan luas daerah Kabupaten Simalungun 4.386.6 Km. Terdiri dari 30 kecamatan, 17  Kelurahan dan 294 Nagori, maka tenaga dimaksud dirasakan sangat kurang. Demikian juga halnya dengan tenaga administrasi yang kurang bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dengan seringnya atau banyaknya kejadian-kejadian yang dapat menghambat pendaftaran tanah, seperti dengan alasan karena banyaknya kesibukan di kantor, maka akta jual beli yang syaratnya kurang atau tidak lengkap, tidak dengan sesegera mungkin dikembalikan kepada si pembuat akta atau kepada yang bersangkutan.

Dari hal-hal tersebut di atas, jelas dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, sedangkan pemerintah sendiri belum dapat menyediakan tenaga sebagaimana idealnya yang dibutuhkan.

b.  Fasilitas yang belum memadai.

Dengan fasilitas  yang masih sangat terbatas  pada seksi pendaftaran tanah maka petugas dalam melakukan tugasnya banyak mengalami hambatan terutama dalam hal pemetaan dan pengukuran. Dalam hal pemetaan dan pengukuran disamping memerlukan tenaga ahli juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tenaga ahli atau juru ukur demikian pula dengan alat ukur dirasakan masih sangat kurang.

Akibat alat yang kurang maka untuk melakukan pengukuran akan memerlukan waktu yang relatif lama. Dengan lamanya waktu pengukuran, mengakibatkan biaya yang dikeluarkanpun juga akan semakin bertambah besar. Hal itu juga disebabkan jauhnya lokasi bdang tanah yang akan diukur. Pengukuran untuk daerah Kabupaten Simalungun hanya terbatas pada tanah-tanah yang akan didaftarkan saja, baik pendaftaran secara rutin, prona dan yang lainnya.

c.  Kurangnya penerangan yang diberikan kepada masyarakat.

Penerangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat lebih mendorong terhadap masyarakat khususnya pemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Dengan adanya penerangan dari pemerintah, masyarakat akan menjadi mengerti akan arti pentingnya sertifikat hak atas tanah. Kurangnya penerangan dari pemerintah ini, tidak terlepas dari kurangnyaA dana dan tenaga dari Kantor BPN itu sendiri, dan walaupun ada penerangan dilakukan secara bersama-sama dengan  instansi lain.

 

4.  Perkembangan Pendaftaran Tanah Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

 

Dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, yakni  dari PP. 10 tahun 1961 yang kemudian disempurnakan sebagaimana lengkapnya terdapat dalam PP 24 tahun 1997.

Produk akhir dari  kegiatan pendaftaran tanah adalah berupa sertifikat hak tanah.  Dalam pasal 1 butir 20 PP 24 tahun 1997 menyebutkan, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Dan pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek  pendaftaran  tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Susunan Panitia Ajudikasi tersebut adalah  terdiri  dari :

a.       seorang Ketua panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional.

b.       Beberapa orang anggota yang terdiri dari :

1). Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah.

2). Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah.

3). kepala  Kesa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa /Kelurahan yang ditunjuknya.

Selama ini masih ada kesan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah itu sulit, dan memakan waktu yang lama dan biaya sangat mahal. Secara objektif diakui tata cara memperoleh sertifikat hak atas tanah  terikat dengan aturan birokrasi, dan dirasakan cukup berbelit-belit oleh orang awam. Keadaan yang demikian ini menimbulkan rasa enggan untuk mengurus sertifikat hak atas tanah, bila tidak benar-benar mendesak dibutuhkan. Demikian juga sering dirasakan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan, tenaga dan waktu yang dibutuhkan  untuk mengurus sertifikat hak atas tanah itu, kadang kala tidak sebanding dengan manfaat langsung dari sertifikat hak atas tanah tersebut baginya.

Dengan telah diketahui  tentang berbagai hal yang terdapat dalam pendaftaran tanah adalah sangat kompleks, sehingga untuk pemecahannya diperlukan upaya yang lebih terpadu, yang bertujuan bukan hanya untuk sekedar memperingan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas tanah. Upaya dimaksud hendaknya sekaligus melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah bersama dengan rakyat, khususnya pemegang hak atas tanah.

Oleh pemerintah telah diambil  suatu upaya yang terpadu dalam melaksanakan pendaftaran tanah yaitu dengan menyelenggarakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang disingkat dengan PRONA. Prona adalah merupakan suatu upaya pemerintah dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah secara  sporadik baik individual atau massal. Untuk pelaksanaan proyek ini maka seluruh aparat tingkat pusat dan daerah dilibatkan. Juga kepala kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat dan agama setempat dilibatkan juga untuk mensuskseskan proyek ini.

Dengan pelaksanaan Prona, pemerintah memberikan rangsangan kepada para pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan tanahnya dan dengan demikian juga telah  membantu menyelesaikan dengan baik adanya sengketatanah yang sifatnya strategis dengan jalan memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan kepada para pemegang hak atas tanah.

Bentuk fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemegang hak atas tanah itu adalah keringanan dalam pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya, namun demikian hal ini buksn berarti bahwa dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.

Adanya Prona bukan dimaksudkan untuk menggantikan tata cara perolehan sertifikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Prona hanya bersifat temporer saja, apabila masyarakat nantinya telah tinggi kesadaran hukumnya, diharapkan mereka tanpa adanya Prona pun akan berinisiatif untuk mensertifikatkan  tanahnya. Dengan perkataan lain, pensertifikatan tanah melalui rutin yakni pensertifikatan yang dilakukan berdasarkan adanya atau datangnya  permohonan  secara perorangan  dari pemegang hak atas tanah itu sendiri.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri dalam Negeri No. 189 tahun 1981, Prona mulai dilaksanakan.  Tiap-tiap Warga Negara baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, hal ini tersurat dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA.

Demikian juga halnya dengan PRONA bahwa setiap WNI pemilik dan pemegang hak atas tanah punya hak untuk menjadi peserta PRONA. Pensertifikatan secara massal dalam rangka PRONA tidaklah mungkin dilaksanakan sekaligus serentak untuk semua pemegang hak atas tanah. Prona hanya mungkin dilaksanakan dengan mengingat realita kemampuan pemerintah, baik kemampuan pembiayaan, tenaga, peralatan dan sarana lainnya. Berdasarkan pertimbangan yang demikian maka dalam menentukan peserta Prona, secara tehnis diadakan penggolongan. Maksud dari penggolongan ini demi adanya keadilan pemerataan terhadap sesama warga negara pemilik atau pemegang hak atas tanah, dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan.

Sejalan dengan jiwa dan semangat UUPA, maka penggolongan peserta Prona dapat dilihat dalam ketentuan undangh-undag itu sendiri yang menyatakan antara lain “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah”

Isi  pasal sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung asas perlindungan terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah yang dilakukan oleh golongan ekonomi  kuat, maksudnya untuk mencegah penguasaan atas penghidupan orang lain yang melampaui batas. Berpijak pada ketentuan itu maka peraturan pelaksana UUPA pun memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berbeda,  misalnya dalam perolehan sertifkat hak atas tanah.

Penggolongan teknis peserta Prona itu adalah bahwa yang dapat diikutsertakan dalam Prona hanya terbatas pada tiga golongan yaitu :

1.       Golongan ekonomi lemah.

2.       Golongan mampu.

3.       Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan.

Tata cara memperoleh sertifikat hak atas tanah, baik menurut cara biasa maupun dengan cara Prona, bersumber pada Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 beserta peraturan pelaksananya. Bila seseorang hendak mendapatkan sertifikat hak atas tanah, maka harus melalui tahap-tahap dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

I.     Untuk keperluan Pendaftaran hak :

    a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1). Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.

2).  Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.

   b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak   pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

   c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.

   d. Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.

   e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

II.   Pembuktian Hak Lama.

Untuk keperluan pendaftaran hak,  hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat buktimengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya leh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

 Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan berupa :

a.       grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (Stb. 1834/27), yang telah dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

b.       grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (Stb. 1834/27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan atau,

c.        Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan atau,

d.       Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1959 atau,

e.       Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya atau,

f.         Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat / kepala desa / kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 tahun 1997 atau,

g.       Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan atau,

h.       Akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksnakan PP No. 28 tahun 1977 atau,

i.         Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau,

j.         Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah, atau

k.       Petuk pajak bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961. atau

l.         Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan atau

m.     Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, pasal VI, pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu  dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah-tanah secara sistematik atau ke[pala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Selanjutnya dalam PP 24 tahun 1997 disebutkan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana  disebutkan di atas, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun  atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

a.       penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b.       penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman  (diberikannya kesempatan untuk mengajukan keberatan)  dan ternyata   tidak  dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Ketentuan yang demikian ini memberikan jalan keluar apabila pemegang  hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana disebutkan di atas, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan yang dimaksudkan dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan antara lain :

a.       bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.

b.       bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.

c.        bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.

d.       bahwa telah diberikan kesempatan kepada piha lain  untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman.

e.       bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas.

f.         bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Dan kemudian selanjutnya ditentukan bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana disebutkan di atas dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Setelah dilakukannya penilaian sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dibuatkan dalam suatu daftar, dan kemudian diumumkan  selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dimaksud dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu.

Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana disebutkan di atas, ada yang mengajukan keberatan tentang data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan ketua panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat membawa hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, maka dengan adanya perubahan dimaksud diadakan pada peta bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

Jika penyelesaian secara msyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil ketua panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan tentang data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan.

Setelah jangka pengumuman telah berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftara tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang entuknya ditetapkan oleh menteri. Dan selanjutnya jika masih ada kekurang lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan pengesahannya dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Setelah semua kegiatan sebagaimana disebutkan diatas selesai dilakukan, maka selanjutnya diadakan pembukuan hak berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana disebutkan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  yang data fisik dan yang data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.

c.  yang data fisik dan atau data yuridisnya disengkatakan akan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannnya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh ketua panitia ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan   ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

d.  yang data fisik  dan atau data yuridisnya disengkatan dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan.

e.  yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari pengadilan dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

Dari uraian kegiatan yang diawali dengan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, dan kemudian pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, kemudian pembukuan hak, selanjutnya diakhiri dengan pembuatan sertifikat.

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.   Kesimpulan

Dari data yang dikumplkan dan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dapat datang dari :

a.   Pihak masyarakat/Pemilik Hak atas tanah.

Faktor penyebab masyarakat tidak mensertifikatkan hak atas tanahnya adalah :

1.  Biaya yang terlalu mahal

2.  Prosedur yang berbelit-belit

3.  Tidak tahu dimana tempat mengurusnya

b.   Pihak pemerintah

Hambatan yang sampai sekarang belum dapat ditanggulangi dan perlu mendaat perhatian yang serius dari pihak yang berwenang. Hambatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1.     Jumlah tenaga pelaksana yang masih terbatas.

2.     Fasilitas yang belum memadai

3.   Biaya yang tersdia masih sangat terbatas, dengan demikian berpengaruh terhadap pelayanan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat.

4.   Masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli atau peralihan hak atas tanah secara dibawah tangan yakni didepan Kepala Desa / Lurah, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, demikian juga halnya juga masih banyak masyarakat yang tidak dapat membuktikan  perolehan hak atas tananya/alas hak yang dijadikan dasar penguasaan tanah secara beruntun.

5.   Pemohon pendaftaran tanah tidak mempunyai / melengkapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), oleh karena sipemohon beranggapan NJOP tanah yang dimohonkan dirasakan terlalu mahal.

6.  Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tidak hanya sekedar memperingan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang hak atas tanah, akan tetapi juga melakukan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah bersama rakyat sekaligus melalui penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional Agraria ( PRONA)

7.  Program pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah baik secara rutin maupun Prona  di Kabupaten Simalungun belumlah mencapai tujuannya, karena luas Kabupaten Simalungun 4. 386. 600. 000. m2, sedangkan yang terdaftar hanya 166.497.445 m2 atau sekitar 0,037% dari luas keseluruhan Kabupaten Simalungun.

 

B.   Saran

1.   Setelah diketahuinya faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah, hendaknya dicarkan jalan keluar. Jika faktor penghambat dimaksud datangnya dari pihak pemegang hak atas tanah, hendaknya pihak pemerintah yang dalam hal ini BPN dapat menyempurnakannya dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dan ketentuan  yang mengatur tentang biaya yang ditanggung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, baik tentang  penetapan uang pemasukan, biaya administrasi dalam rangka pemberian hak atas tanah.

2.    Perlu adanya penyuluhan  hukum / sosialisasi secara terpadu dengan instansi lainnya, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping penyuluhan yang dilakukan secara tersendiri oleh pihak BPN. Dengan demikian masyarakat paham tentang arti pentingnya sertifikat hak atas tanah dan juga mengetahui bagaimana proses/mekanisme serta pihak-pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

3.    Hendaknya pihak BPN tidak menerima pensertifikatan hak atas tanah yang dilakukan melalui perantara, karena berkaitan erat dengan bertambah besarnya biaya yang  dengan demikian dirasakan terlalu tinggi dan sangat memberatkan untuk ditanggung oleh pemegang hak.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s